KabarIndonesia - Pada hari Rabu kemarin (19/8) telah dilaksanakan Acara Dzikir Syukur Cinta NKRI di komplek Masjid Abu Habib Muda Seunagan, Desa Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. Acara ini diselenggarakan oleh warga Pantai Barat-Selatan. Dalam Acara ini Warga mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan pemekaran Aceh menjadi dua provinsi baru, yaitu Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) dan Aceh Leuser Antara (Ala). Acara tersebut dihadiri oleh Staf ahli Presiden RI bidang Polkam, Mayjen (Purn) HM Djali Yusuf dan sejumlah anggota Tim Sukses SBY – Boediono.
Dalam sambutannya, Djali Yusuf mengatakan bahwa suara pemekaran wilayah yang telah diusulkan oleh seluruh masyarakat di pantai barat selatan Aceh, masih akan dipertimbangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Semua itu sudah diatur dalam undang-undang, apalagi usulan pemekaran Provinsi ABAS dan ALA sudah lama disampaikan dan telah berada di tangan Menteri Dalam negeri.
Menurut Djali Yusuf, kunci utama dari pemekaran sebuah Provinsi di Indonesia berada sepenuhnya di tangan Presiden, namun Presiden juga tak bisa sembarangan membuka kunci itu sebelum adanya kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terkait dengan rencana pemekaran Provinsi ABAS dan ALA sebagaimana diusulkan tadi, masih banyak kekurangan syaratnya, yaitu salah satunya belum disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur Aceh selaku pimpinan provinsi induk.
Selain itu Djali Yusuf menyampaikan dengan tegas bahwa hal itu tidaklah menjadi suatu syarat mutlak. Kalau gubernur tak setuju terhadap pemekaran wilayah, akan tetapi seluruh masyarakat menghendaki adanya pemekaran wilayah, maka hal itu sah-sah saja dilakukan. Sebab, kekuasaan terbesar itu berada di tangan masyarakat. Apalagi, rencana pembentukan Provinsi ABAS dan ALA ini telah lama diperjuangkan oleh seluruh Masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Nagan Raya, Drs T Zulkarnaini, dalam sambutannya pada acara Dzikir Syukur Cinta NKRI juga mengharapkan kepada pasangan terpilih Presiden SBY - Boediono untuk segera mempercepat pemekaran Provinsi ABAS dan Provinsi ALA, guna mempercepat pembangunan di kedua kawasan tersebut.
Selama ini, pembangunan di kedua kawasan ini jauh tertinggal dari kawasan timur dan utara Provinsi Aceh ungkapnya. Menurut Bupati, selama ini faktor utama lambannya pembangunan yang dirasakan masyarakat di kawasan kabupaten/kota di pesisir barat selatan Aceh itu dikarenakan minimnya dana otsus dan migas yang diterima masing-masing kabupaten/kota tersebut. Padahal, dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh selama ini sangat besar yakni mencapai Rp 4 Triliun/tahun selama 20 Tahun kedepan.
Dikatakan, porsi yang didapat kawasan pantai barat selatan itu sangat minim dan jauh tertinggal dari kawasan kabupaten/kota yang ada di pantai timur dan utara Aceh yang bagiannya justru lebih banyak. Padahal pembangunan di kawasan itu jauh meningkat dan telah maju. Saya tak mengatakan kalau pemerintah Aceh selama ini tak adil atau adanya diskriminatif, tetapi inilah kenyataannya.
Hal serupa pernah juga disampaikan oleh Bupati Aceh Jaya pada saat pelantikan anggota dewan DPRK Aceh Jaya dimana beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah berlaku diskriminatif dan menganak tirikan penduduk wilayah Barat Selatan karena dirasakan pembangunan wilayah Barat Selatan teramat sangat tertinggal dibandingkan di wilayah Utara dan Timur. Hal inilah yang memperkuat adanya suara pemekaran di Wilayah Barat Selatan. Semoga Pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi seluruh masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh ini.(*) Oleh : Ahmad Rifai | 27-Aug-2009, 13:43:38 WIB http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Dalam sambutannya, Djali Yusuf mengatakan bahwa suara pemekaran wilayah yang telah diusulkan oleh seluruh masyarakat di pantai barat selatan Aceh, masih akan dipertimbangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Semua itu sudah diatur dalam undang-undang, apalagi usulan pemekaran Provinsi ABAS dan ALA sudah lama disampaikan dan telah berada di tangan Menteri Dalam negeri.
Menurut Djali Yusuf, kunci utama dari pemekaran sebuah Provinsi di Indonesia berada sepenuhnya di tangan Presiden, namun Presiden juga tak bisa sembarangan membuka kunci itu sebelum adanya kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terkait dengan rencana pemekaran Provinsi ABAS dan ALA sebagaimana diusulkan tadi, masih banyak kekurangan syaratnya, yaitu salah satunya belum disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur Aceh selaku pimpinan provinsi induk.
Selain itu Djali Yusuf menyampaikan dengan tegas bahwa hal itu tidaklah menjadi suatu syarat mutlak. Kalau gubernur tak setuju terhadap pemekaran wilayah, akan tetapi seluruh masyarakat menghendaki adanya pemekaran wilayah, maka hal itu sah-sah saja dilakukan. Sebab, kekuasaan terbesar itu berada di tangan masyarakat. Apalagi, rencana pembentukan Provinsi ABAS dan ALA ini telah lama diperjuangkan oleh seluruh Masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Nagan Raya, Drs T Zulkarnaini, dalam sambutannya pada acara Dzikir Syukur Cinta NKRI juga mengharapkan kepada pasangan terpilih Presiden SBY - Boediono untuk segera mempercepat pemekaran Provinsi ABAS dan Provinsi ALA, guna mempercepat pembangunan di kedua kawasan tersebut.
Selama ini, pembangunan di kedua kawasan ini jauh tertinggal dari kawasan timur dan utara Provinsi Aceh ungkapnya. Menurut Bupati, selama ini faktor utama lambannya pembangunan yang dirasakan masyarakat di kawasan kabupaten/kota di pesisir barat selatan Aceh itu dikarenakan minimnya dana otsus dan migas yang diterima masing-masing kabupaten/kota tersebut. Padahal, dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh selama ini sangat besar yakni mencapai Rp 4 Triliun/tahun selama 20 Tahun kedepan.
Dikatakan, porsi yang didapat kawasan pantai barat selatan itu sangat minim dan jauh tertinggal dari kawasan kabupaten/kota yang ada di pantai timur dan utara Aceh yang bagiannya justru lebih banyak. Padahal pembangunan di kawasan itu jauh meningkat dan telah maju. Saya tak mengatakan kalau pemerintah Aceh selama ini tak adil atau adanya diskriminatif, tetapi inilah kenyataannya.
Hal serupa pernah juga disampaikan oleh Bupati Aceh Jaya pada saat pelantikan anggota dewan DPRK Aceh Jaya dimana beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah berlaku diskriminatif dan menganak tirikan penduduk wilayah Barat Selatan karena dirasakan pembangunan wilayah Barat Selatan teramat sangat tertinggal dibandingkan di wilayah Utara dan Timur. Hal inilah yang memperkuat adanya suara pemekaran di Wilayah Barat Selatan. Semoga Pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi seluruh masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh ini.(*) Oleh : Ahmad Rifai | 27-Aug-2009, 13:43:38 WIB http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar